Tadi malam, sekitar pukul 11.00, listrik di
rumah ataupun wilayah RT kami padam. Menurut amatan saya, terakhir listrik padam
sebelum 25 Desember 2016.
Sementara seorang kawan di Balikpapan menulis
status medsosnya, “Ada yg tahu klinik yg bs ngobatin pln ngga ya....nyala
nya mulai berkedip kedip per jam eeeeeeehhhhhhh... .” Sebelumnya, 2 Januari, ia menuliskan, “Terima kasih pln kau menengahi hari ini dgn
pemadaman mu...semoga tahun ini lebih baik dr tahun kemarin...padamin setahun
sekalian nah biar kelahi aja kita. Agghhhhhh.”
Inilah listrik padam di awal 2017. Dan,
sebenarnya, saya bosan menulis mengenai listrik padam alias listrik labil, yang dikelola oleh salah satu BUMN tersebut. Tapi, mengapa sekarang saya menuliskannya lagi?
Pada Selasa, 3 Januari 2017, di Istana
Merdeka Presiden Jokowi berkata, “Saya
bahkan ingin ada tiga atau empat bule profesional yang memimpin perusahaan BUMN
agar orang-orang kita belajar serta termotivasi dan berkompetisi dengan adanya
orang-orang asing itu.”*
Katanya lagi,
Indonesia
perlu belajar dari kemajuan perusahaan milik negara di Uni Emirat Arab (UEA).
Perusahaan BUMN di negara itu pada awalnya dipimpin oleh orang-orang Eropa,
karena fakta menunjukkan orang-orang kulit putih sudah lama memahami dan
menguasai dunia bisnis secara modern. Namun
sejak 1975, secara bertahap CEO perusahaan-perusahaan itu dipegang oleh
orang-orang UEA yang belajar dari orang-orang asing tersebut atau yang telah
belajar di luar negeri, sehingga kemudian perusahaan-perusahaan milik negara
mengalami kemajuan pesat.
“Jadi, intinya,” kata Jokowi, “bisa saja orang-orang bule untuk sementara
memimpin dan mengelola beberapa perusahaan BUMN agar perusahaan-perusahaan itu
mengalami kemajuan secara pesat, tapi kepemilikannya tetap.
Perusahaan-perusahaan BUMN harus tetap milik negara.”
Saya mengaitkannya dengan tempat tinggal
saya saat ini. Balikpapan mendapat julukan luar biasa. “Kota Cerdas” (Smart
City). “Kota Internasional”. “Kota Nyaman Huni”. “Kota Paling Dicintai Dunia”. Entah
apa lagi julukan hebat lainnya.
Dan, saya mengaitkannya pula dengan
keberadaannya di Kalimantan Timur (Kaltim). Kaltim mendapat predikat “Provinsi
Terkaya di Indonesia”. Para elit Kaltim pun pernah menuntut status otonomi
khusus untuk Kaltim karena kekayaannya.
Ironisnya, di Kota Minyak dan Provinsi
Terkaya ini listriknya sering mengalami labilitas daya. Apakah selama puluhan
tahun berkubang kekayaan lantas tidak mampu membeli alat pembangkit listrik
yang memadai? Lagi, bukankah selama ini listrik dikelola oleh PLN? Bukankah PLN
merupakan bagian dari BUMN? Sudah tidak berdayakah para pengelola BUMN?
Jadi, intinya --- meniru perkataan Jokowi,
listrik, PLN, dan BUMN merupakan satu-kesatuan. Para pengelolanya, selama ini,
adalah orang-orang Indonesia sendiri. Tetapi, dengan realitas nyala-padam yang
sering terjadi, bahkan di provinsi terkaya, bukan tidak mungkin perkataan
Jokowi, khususnya berkaitan dengan istilah “orang bule”, sewajibnya menjadi kritik
bahkan teguran yang memalukan bagi kita, orang-orang yang bangga menjadi
peribumi alias bumiputera.
Akhirnya kembali pada saya, dan kawan saya tadi, merupakan
pelanggan PLN. Secara pribadi, saya tidak bisa melihat siapa, entah peribumi
ataupun orang bule, yang kelak pengelola BUMN. Yang selalu menjadi penting
bahkan darurat adalah listrik menyala karena berkaitan langsung dengan kehidupan
sehari-hari, dan hanya itu yang paling jelas terlihat.
Itu saja. Mudah dan sederhana, ‘kan?
*******
Panggung Renung, 4 Januari 2017
*) https://www.merdeka.com/uang/presiden-jokowi-buka-pintu-pekerja-asing-jadi-bos-bumn.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar